Madiun yang luar biasa!

Beberapa hari menjelang Idul Fitri 1441 H, Juru bicara Tim Gugus Tugas COVID-19, mengumumkan Surabaya nyaris masuk Zona HITAM, sebagai akibat dari melonjaknya orang yang terpapar Virus Korona. Baru beberapa hari setelah Idul Fitri tersebut, ada ajakan untuk MENGHITAMKAN MADIUN. Tentunya bukan untuk menebar virus Korona, tetapi untuk mengawal pembacaan putusan sidang pada tanggal 18 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Madiun.

Peristiwa pembacaan putusan sidang di setiap pengadilan, tentu hal yang sangat biasa. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah adanya ajakan MENGHITAMKAN MADIUN sejak sebelum persiadangan dilaksanakan. Bahkan ajakan itu dikemas diberbagai media sosial dengan berbagai gaya bahasa yang provokatif.

Pesatnya perkembangan informasi diberbagai media sosial, menjadikan semakin banyak warga PSHT yang lebih cerdas. Sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui maksud dan tujuan ajakan MENGHITAMKAN MADIUN tersebut. Begitu pula dalam menilai kualitas putusan hakim yang akan dibacakan pada tanggal 18 Juni nanti. Pengadilan Negeri Madiun sendiri telah mempersiapkan pembacaan putusan tersebut dengan cermat.

Tidak seperti biasanya, pembacaan putusan dilakukan secara langsung dihadapan para kuasa hukum yang bersengketa. Tetapi persidangan tanggal 18 Juni nanti akan dilakukan di 3 lokasi. Para majelis hakim akan membacakan putusan di Kantor Pangadilan Negeri Madiun. Para kuasa hukum penggugat mendengarkan putusan tersebut di kantor Polres Kabupaten Madiun dan kuasa hukum para tergugat mendengarkan putusan dari Kantor Polres kota Madiun. Kebijakan ini untuk menghindari bertemunya para pendukung para pihak yang bersengketa di lokasi yang sama.

Sejatinya perkara di pengadilan tersebut sangat sederhana. Hanya perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan ketentuan hukum dalam mengelola Yayasan dan organisasi PSHT. Semestinya sengketa itu tidak perlu terjadi jika kata “persaudaraan” dan ajaran Setia Hati Terate dimanfaatkan dalam proses menyelesaikan perbedaan persepsi tersebut. Apalagi perkara yang menyerupai juga pernah digelar di Pengadilan yang sama dan hasilnya telah menjadi pengetahuan umum para warga PSHT.

Untuk menilai siapa sejatinya yang mau merampok aset organisasi PSHT? sebenarnya sangat mudah. Mulai dari siapa yang ngotot menguasai Padepokan Agung PSHT saat ini?, siapa yang tidak mau serah terima?, siapa yang menggugat dan apa kepentingannya?.

Apakah ini yang namanya perampok teriak perampok?

Semakin banyak warga yang sudah paham, apa peran Organisaasi PSHT dan apa peran Yayasan SHT. Begitu juga terhadap siapa dan apa peran Majelis Luhur PSHT dan Pembina Yayasan SHT.

Majelis Luhur adalah penentu kebijakan tertinggi dalam organisasi PSHT, dan Pembina Yayasan SHT mempunyai wewenang mutlak dalam menentukan kebijakan Yayasan termasuk dalam dalam merubah kepengurusan Yayasan. Apa mungkin orang yang sama dan mempunyai kedudukan sebagai penentu kebijakan organisasi PSHT dan Yayasan SHT layak dituduh akan merampok aset yang menjadi tanggung jawabnya?. Jadi sangat aneh jika ada yang menuduh Pembina Yayasan akan merampok aset organisasi PSHT yang telah diserahkan pengelolannya kepada Yayasan SHT.

Pergantian kepengurusan Yayasan merupakan upaya untuk menertibkan pengelolaan aset PSHT agar tidak menjadi sumber kegaduhan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Aparat Kepolisian pasti sangat mudah untuk mengetahui siapa pelaku dan dalang yang mengajak untuk MENGHITAMKAN MADIUN tersebut. Analisa terhadap dampak yang ditimbulkan dari ajakan tersebut pasti telah dilakukan oleh aparat. Begitu juga perencanaan pengamanan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, pasti juga telah dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu dapat dipastikan pihak aparat kepolisian tidak akan melakukan pembiaran atas upaya MENGHITAMKAN MADIUN tersebut bisa terjadi.

Bagi warga PSHT yang masih paham ajaran Setia Hati Terate dan masih “ngugemi” makna “Persaudaraan”, tentu tidak akan mudah terprovokasi oleh ajakan yang menyesatkan tersebut. Jadi kalau nanti terjadi pergerakan masa untuk MENGHITAMKAN MADIUN, dapat dipastikan itu bukan warga PSHT yang paham ajaran Setia Hati.

Oleh karenanya Pengurus Pusat PSHT menghimbau kepada seluruh kadang warga PSHT dimanapun berada untuk tidak terpancing adanya provokasi-provokasi yang sengaja di viralkan secara masif.

Untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis seyogyanya para kadang tetap dirumah sambil mendo’akan agar putusan hakim dapat menjadikan para warga PSHT kembali guyub rukun sebagaimana yang kita harapkan bersama.
Mari kita jadikan diri kita semua sebagai pembawa kedamaian dan kesejukan Kota maupun Kabupaten Madiun sekaligus membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19.

Salam Persaudaraan
Biro Humas PSHT Pusat

Yuk bagikan!

About Humas PSHT

Humas PSHT kepengurusan 2016 - 2021