FollowLihat gaya busana kedua tokoh ini. Mas Taufiq dan Mas Moerdjoko. Dalam sosiologi kekuasaan dan semiotika visual, perbedaan gaya busana pada foto tersebut secara gamblang memperlihatkan benturan dua paradigma: kepemimpinan egaliter berbasis konstitusi versus feodalisme simbolik yang haus pengakuan status.
Baju Sakral Polos (Mas Taufiq): Mencerminkan kepatuhan pada nilai dasar ajaran SH Terate. Pakaian serba hitam polos tanpa pernak-pernik pangkat menegaskan prinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi—bahwa seorang Ketua Umum hanyalah pelayan organisasi dan saudara tertua dalam tataran fungsional.
Lencana & Lambang Dada (Mas Moerdjoko): Mengadopsi gaya protokoler birokratis dan militeristik. Dalam sejarah panjang kepemimpinan PSHT—mulai era Eyang Suro, Eyang Hardjo Oetomo, RM. Imam Koesoepangat, hingga KRAT. Tarmadji Boedi Harsono—para sesepuh tidak pernah menyematkan lencana pangkat di dada baju kebesaran karena baju mori dan sakral justru bermakna menanggalkan seluruh kasta duniawi.
Dalam teori psikologi politik, semakin rapuh legitimasi hukum formal seorang pemimpin, semakin besar dorongan bawah sadarnya untuk menampilkan simbol-simbol kekuasaan visual. Karena dasar hukum (SK Kemenkumham dan Putusan MA) tidak dimiliki, atribut fisik seperti pin emas, emblem khusus di peci, dan pengawalan berlebih diproduksi untuk menciptakan ilusi kewibawaan dan menutupi kekosongan legalitas di mata pengikutnya.
Bertahun-tahun menikmati penghormatan berlebih, sambutan protokoler, dan status sebagai “pucuk pimpinan” menciptakan ketergantungan psikologis (power addiction).
Menyerahkan mandat melalui Parapatan Luhur yang sah berarti harus kembali menjadi warga biasa tanpa atribut khusus dan tanpa privilese. Bagi kepribadian yang terlanjur menikmati kultus individu, kehilangan panggung kehormatan tersebut dianggap sebagai aib sosial yang menakutkan, sehingga cara apa pun (termasuk pengerahan massa dan penolakan musyawarah) dihalalkan demi mempertahankan takhta semu.
Tinggalkan Balasan