Press Release LKBH PSHT Tentang Putusan Banding PT Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya (selanjutnya PT Surabaya) akhirnya menolak permohonan banding para penggugat dalam perkara Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Madiun (Putusan N.O) melalui Putusan Nomor 492/PDT/2020/PT Sby pada tanggal 30 September 2020.

Berdasarkan Putusan Banding tersebut diatas, maka LKBH PSHT menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

Pertama, bahwa para Penggugat tetap dianggap oleh Majelis Hukum PT Surabaya tidak dapat menunjukkan dalil-dalil hukum dan bukti-bukti formil maupun materiil yang bisa meyakinkan majelis hakim terkait perkara a quo yakni tentang perubahan kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate berdasar akta Notaris Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2017 dari Kantor Notaris Mardiah, SH dan Akta Nomor 10 yang sudah mendapatkan keabsahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pengesahan atas Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Setia Hati Terate.

Kedua, bahwa Saudara Andreas Ekasakti Yudiawan selaku Penggugat 1 dan Saudara Wahyu Subagdiono selaku Penggugat 2 tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo sehingga gugatan error in persona.

Ketiga, bahwa dalil hukum yang diajukan para penggugat berupa AD-ART 2017 Bab XIII pasal 34 angka 2 juga obscuur libel (argumentasi hukum yang tidak jelas alias kabur) dan tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo karena permasalahan Yayasan sudah diatur tersendiri dalam UU 28 tahun 2004 perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam pasal 32 ayat 4 dan 5 UU 28 tahun 2004 menyatakan bahwa pergantian kepengurusan telah diatur dalam AD ART Yayasan dan pergantian pengurus yayasan merupakan kewenangan Dewan Pembina (pasal 32 ayat 1 UU 28 tahun 2004).

Keempat, bahwa dalam perkara yang sama telah terbit putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Madiun bahwa gugatan Sdr Issoebiantoro (mantan anggota Dewan PembinaYayasan SHT) tidak dapat diterima atau N.O yang dikuatkan dengan Putusan PT Surabaya Nomor: 38/PDT/2019/PT Sby dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3588/K/Pdt/2019. Sehingga perkara a quo adalah Ne Bis in Idem. Pengadilan tidak mungkin memutus perkara yang sama secara berulang-ulang. Apalagi penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat.

Kelima, berdasarkan putusan-putusan peradilan tersebut diatas, maka Pengurus Yayasan Setia Hati Terate yang saat ini dijabat oleh Kangmas Ir. RB Wijono (Ketua Dewan Pembina) dan Kangmas Brigjen Pol (Purn) Lanjar Sutarno (Ketua Pengurus) memiliki dalil/kedudukan hukum yang semakin kuat dan sah berdasar hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

Keenam, Selanjutnya, Pengurus Yayasan Setia Hati Terate memiliki kewenangan penuh serta dijamin oleh Undang-Undang untuk segera melakukan langkah-langkah hukum untuk mengelola aset-aset Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) berdasar AD-ART Yayasan Setia Hati Terate untuk kepentingan dan kemaslahatan organisasi PSHT dan seluruh anggotanya.

Demikian press release ini kami sampaikan semoga menjadi dasar dan pemahaman hukum kita semua. Amin3x YRA

Madiun, 05 Oktober 2020

LKBH PSHT

====

Selamat kepada Team LKBH PSHT memenangkan gugatan banding dari oknum (PUNJER Madiun) Andreas Ekasakti Yudiawan dan Wahyu Subakdiono. Yayasan SH Terate Selamat!

Sidang 34/Pdt.G/2019/PN Mad (DITOLAK)
https://sipp.pn-madiun.go.id/show_detil/TnNhZlcxMVQ3TVZyLytCOXpTcjZqWFNQTjNZU3V1OENyVXhqMXowcWN3d0h4MnB1WFR1Q0c4T1FFSUxXR05pYWh6OGVLaCtBdTJ6RzluUFU0bXZHblE9PQ==

Banding 492/PDT/2020/PT SBY (DITOLAK) https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1e16deac9b7ff3f8b0de61be3a375bde.html

Yuk bagikan!

About Humas PSHT

Humas PSHT kepengurusan 2016 - 2021