KONTRA KLARIFIKASI HOAX PUNJER 2017 OLEH HUMAS PSHT PUSAT

PSHT tangkal HOAX dari isi klarifikasi PUNJER/PSHTPM 2017. Penuh penyesatan dan ambisius. Silakan memilih untuk memahami KONTRA KLARIFIKASI ini dengan mendengar dalam bentuk audio video atau memilih untuk membacanya (teruskan dibawah video ini).

Dibawah ini Kami Sampaikan Kontra Klarifikasi atas beredarnya Klarifikasi di medsos yang konon berasal dari Biro Humas Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun (PUNJER 2017).

Namun Demikian Sebelum Kami Sampaikan KONTRA KLRIFIKASI Terlebih Dahulu kami Akan Bertanya Kepada Kadang Persaudaraan Setia Hati Terate Semuanya:

1. Sesuai AD/ART yang pernah ada di PSHT : Apakah Ada Parapatan Luhur/Mubes diselenggarakan Sebelum Lima Tahun?

Menurut kami TIDAK ADA.

2. Sepengetahuan Para Kadang semua, menurut AD/ART PSHT SIAPAKAH yang berhak menyelenggarakan Parapatan Luhur?

Setahu kami Parapatan Luhur dilaksanakan oleh Majelis Luhur dan Pengurus Pusat setiap lima tahunan.

3. Jika suatu kegiatan, seperti misalnya Parapatan Luhur dilaksanakan dengan melanggar hukum (misal menggunakan tempat orang lain tanpa ijin), apakah hasilnya dapat dibilang SAH?

Menurut kami hasilnya adalah TIDAK SAH.

4. Menurut sepengetahuan Para Kadang, Padepokan Agung PSHT di Jalan Merak No. 10 Kota Madiun itu milik siapa?.

Menurut Kami, bahwa sesuai dengan HGB dan SKPT, Padepokan tersebut adalah tercatat sebagai milik YAYASAN SETIA HATI TERATE.

5. Sepengetahuan Para Kadang apakah kegiatan tanggal 27-29 Oktober 2017 di padepokan agung Jalan Merak No. 10 Madiun tersebut mendapat ijin dari Ketua Yayasan?

Menurut dokumen yang Kami miliki kegiatan tersebut tidak mendapat ijin.

6. Menurut Para Kadang, apakah ada parapatan luhur PSHT tahun 2017 ?

Menurut Kami TIDAK ADA, kenapa?

a. Tidak ada dasar hukumnya dalam AD/ART yang mengatur parapatam luhur dilaksanakan sebelum masa 5 tahun (di tengah periode kepengurusan yang sah).

b. Kegiatan yang diklaim sebagai Parapatan Luhur tersebut diselenggarakan bukan oleh yang berwenang menurut AD/ART.

c. Kegiatan yang diklaim sebagai Parapatan Luhur tersebut diselenggarakan dengan melanggar hukum. (Tidak memiliki ijin tempat diselenggarakannya kegiatan tersebut, artinya dapat dikategorikan memasuki halaman orang lain tanpa ijin).

7. Menurut Para Kadang, apakah ada yang dinamakan PSHT hasil Parluh tahun 2017 (PSHT 17) itu, yang konon terbentuk berdasarkan kegiatan tanggal 27-29 Oktober 2017 yang mereka namakan Parapatan Luhur PSHT tahun 2017 di Padepokan PSHT jalan merak no 10 Madiun itu?

Sesuai penjelasan no. 6, kegiatannya saja tidak sah/tidak ada, maka dengan sendirinya hasilnya juga TIDAK SAH/TIDAK ADA PSHT hasil parluh 2017.

Untuk menguatkan bahwa PSHT 2017 tidak ada ialah bukti yang masih anyar, yang mana disebut bahwa PSHT 17 tersebut tidak diakui / tidak diterima sebagai badan hukum yang dapat beracara di PTUN. Sehingga yang mengaku sebagai ketua umum dan sekretaris umumnya PSHT 17 itu harus menggugat atas nama pribadi.

8. Menurut Para Kadang semua, apakah sdr. Issoebiantoro tersebut dapat disebut sebagai ketua Dewan dan sdr. R. Moerdjoko HW sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate?

Menurut kami tidak, karena lembaga yang mereka namakan PSHT 17 saja tidak ada/tidak diakui PTUN (penjelasan angka 7). Ini artinya yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan yang dapat mewakili organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate KAN ?.

9. Menurut Saudara apakah dalam sejarah PSHT baik tertulis di AD/ART maupun tidak tertulis, Jabatan Ketua Umum PSHT ataupun Kekayaan PSHT menjadi milik Ketua Umum, dan apakah dapat diwariskan ke anak/ahliwaris nya?.

Sepengetahuan kami tidak pernah ada. Kalau ada mungkin Mas RM. Imam Koessoepangat dan Mas Tarmadji tidak akan pernah menjadi Ketua Umum.

10. Apakah semua merek PSHT, ciptaan, lambang, bendera, bedge, Mars PSHT itu milik Mas Tarmadji?

Menurut yang kami ketahui dan penjelasan Mas Tarmadi sendiri diberbagai kesempatan, semisal JTV dll, hak paten/merk PSHT bukan miliknya. Sesuai fakta dan kesaksian para saudara sepuh dan kesaksian Kuasa yang diminta mengurus pengesahan perlindungan merek dan ciptaan tersebut adalah untuk Organisasi PSHT. Soal ternyata tertulisnya an Tarmadji Bdn, Persaudaraan Setia Hati Terate itu adalah soal situasi kondisi saat itu. Hal tersebut juga selaras dengan pertimbangan hakim dalam putusan KASASI No. 619.K/TUN/2018.

11. Sesuai fakta no. 10, apakah dibenarkan jika Ahli Waris Mas Tarmadji mengaku bahwa merek tersebut merupakan warisan dan atas dasar itu mengalihkan kepada Sdr. Issoebiantoro?

Menurut kami ahli waris mas Tarmadji tidak berhak dan tidak punya wewenang mengalihkan, apalagi kepada sdr. Issoebiantoro yang tidak jelas kedudukannya dalam Organisasi PSHT yang sah dan diakui oleh Negara dan IPSI.

12. Menurut aturan maupun menurut ajaran, apakah sdr. Issoebiantoro tersebut berhak atau tidak menerima pengalihan Merek milik PSHT tersebut?

Menurut kami baik ahli waris yang menyerahkan maupun yang menerima adalah tidak berhak, dengan kata lain merampas hak orang lain/menguasai hak orang lain tanpa hak, atau menurut agama Haram Hukumnya, apalagi kemudian memberikan lesensi kepada sdr. Moerdjoko dan kemudian sdr. Moerdjoko memberikan kuasa ke Cabang buatan mereka.

13. Menurut Para Kadang PSHT, penyerahan Merek kepada sdr. Issoebiantoro tersebut apakah dapat dikatakan memiliki etikat baik atau tidak ?

Jawabanya jelas TIDAK, karena mereka sejatinya tahu bahwa Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate yang sah dan diakui oleh Negara dan IPSI yang lebih berhak memiliki Hak Merek PSHT. Kalau mempunyai etikat baik mestinya diserahkan kepada yang berhak.

Keabsahan tersebut sudah sangat teruji, terbukti kudeta yang mereka rancang sedemikian rupa dengan berbagai cara sampai sekarang GATOT (Gagal Total).

14. Menurut Para Kadang PSHT, keributan-keributan (persekusi/penghalangan pengesahan/perampasan/pencopotan baju sakral dll) di kalangan PSHT banyak terjadi. Siapa sih yang melakukan itu?

Menurut kami sesuai fakta banyak terjadi setelah adanya kelompok yang menamakan PSHT 17 atau PUNJER.

15. Jadi kesimpulannya, menurut Para Kadang Warga, PSHT 17 itu siapa?

Menurut saya PSHT 17 adalah organisasi jadi-jadian yang isinya adalah gerombolan orang-orang yang gagal mengkudeta Organisasi PSHT yang sah.

16. Tentang KLARIFIKASI konon ditulis oleh Biro Humas Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun sebagaimana tulisan warna hitam di bawah, Apakah Para Kadang Warga pernah melihat nama Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun dalam AD/ART sejak tahun 1951?.

Menurut kami TIDAK PERNAH ADA nama itu dalam AD/ART 1951 sd sekarang. Satu-satunya yang pernah ada ialah yang didirikan oleh Sdr. Bagus Rizqi Dinarwan DKK di Kabupaten Madiun yang telah dibubarkan Kemenkumham RI. Jika Para Kadang punya data lain mohon kami diberitau.

17. Menurut Para Kadang, Penulis maupun konsultan di belakangnya yang menulis KLARIFIKASI sebagaimana tulisan warna hitam di bawah, mereka paham Hukum apa Enggak?

Menurut saya MEREKA TIDAK PAHAM HUKUM, indikasinya adalah:

a. Tidak dapat membedakan antara Perlindungan Merek dengan Pengesahan Badan Hukum.
b. Keputusan Kasasi TUN yang telah diuji di pengadilan Tingkat Pertama, Kedua dan Kasasi saja masih diterjemahkan menurut maunya sendiri.

Mereka bukan saja tidak paham hukum melainkan justru CENDERUNG TIDAK TAAT HUKUM. Nah ini bahaya Para Kadang semua, seyogyanya Para Kadang menjauh dari orang-orang seperti ini, karena jika nasib tidak baik para kadang bisa terbawa-bawa bahkan orang-orang seperti mereka itu BISA TEGA mengorbankan temennya atau pendukungnya sendiri. AWAS HATI-HATI LHO.

Contoh tentang ini: Mas Arif Suryono memerintahkan membadan hukumkan Persaudaraan Setia Hati Terate (tentu PSHT yang sudah ada to maksudnya). TAPI APA YANG DILAKUKAN?, justru Mendirikan Organisasi sempalan PSHT dan dibadan hukumkan, yang akhirnya dibatalkan oleh Menkumham.

Kontra KLARIFIKASI

Mengindat bahwa tulisan KLARIFIKASI sebagaimana tersebut di bawah BERASAL DARI LEMBAGA YANG TIDAK ADA/TIDAK SAH, dan orang-orang yang disebutnya juga tidak memiliki kedudukan yang jelas bahkan berpotensi melanggar hukum, maka dalam kontra KLARIFIKASI ini kami hanya ingin mengatakan:

“KLARIFIKASI sebagaimana tersebut di bawah yang telah beredar di Medsos patut diabaikan.”

Mari kita. semua ikhlas menerima kebenaran yang telah diakui baik secara aturan hukum, AD/ART maupun menurut ajaran Persaudaraan Setia hati Terate.

Jangan terus terbawa ambisi, emosi dan menuruti sifat angkara murka yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum yang secara tidak kita sadari akan membawa kita ke ranah hukum pidana.

Jika Para Kadang selama ini telah tertipu-daya oleh informasi-informasi yang menyesatkan, yang membuat Para Kadang dijauhkan dari kebenaran, mari kita kembali ke jati diri membangun pribadi Setia Hati Terate dan menjaga organisasi PSHT yang benar dan telah diakui oleh Negara serta terbukti selama ini dengan penuh kesabaran dan kearifan merespon upaya kudeta melalui persekusi, fitnah dll yang dilakukan oleh gerombolan pengkudeta gagal tersebut sehingga tidak timbul kegaduhan yang meluas.

LEBIH BAIK TERLAMBAT DARI PADA TERSESAT

Soal kepengurusan organisasi sifatnya sementara, setiap periode bisa saja berganti dan siapapun yang telah ditetapkan sesuai ketentuan harus amanah dan harus kita dukung demi PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE YANG TETAP JAYA SELAMANYA. AAMIIN.
.
.
.
Dokumen tambahan yang isinya informasi sesat.
KLARIFIKASI DARI PUNJER 2017

Berkaitan dengan beredarnya tulisan2 yg mengandung hoax dan penyesatan informasi tentang hak paten, merk dan cipta milik Persaudaraan Setia Hati Terate, maka dengan ini kami sampaikan klarifikasi/ pelurusan agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara sesama saudara. Seperti kita ketahui bahwa kepemilikan atas hak paten, merk dan cipta di Indonesia terbagi atas : 1. Person / pribadi. 2. Rechtperson / badan hukum

Dikarenakan Persaudaraan Setia Hati Terate, yang sejak lahir tahun 1922 dengan nama Pentjak Sport Club, TIDAK pernah tercatat mempunyai sebuah Akta Pendirian, maka Persaudaraan Setia Hati Terate dikelompokkan sebagai organisasi tidak berbadan hukum.

Dengan tidak adanya akta pendirian Persaudaraan Setia Hati Terate pada tahun 1922 ini maka pada saat pendaftaran hak paten, merk dan cipta tersebut oleh Kemenkumham Republik Indonesia dikelompokkan dan dicatatkan sebagai hak person / pribadi, untuk dan atas nama Persaudaraan Setia Hati Terate, dan digunakan dan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan Persaudaraan Setia Hati Terate.

Selepas mas Tarmadji meninggal dunia, guna untuk tetap mendapatkan kemanfaatan seluas-luasnya bagi Persaudaraan Setia Hati Terate maka dilakukanlah pengalihan atas hak-hak tersebut secara bertahap. Hak-hak tersebut bukanlah warisan, akan tetapi dikarenakan pencatatan di Kemenkumham dahulu hak-hak tersebut dikategorikan sebagai hak person, maka sesuai Undang Undang pengalihan hak-hak tersebut haruslah melalui ahli waris. Dan alhamdulillah ahli waris mas Tarmadji tidak mempersulit pengalihan hak tersebut. Pengalihan hak merk nama dan logo yang dimiliki Persaudaraan Setia Hati Terate kepada mas Issoebiantoro dikarenakan :

1. Mas Issoebiantoro adalah Ketua Dewan Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun sehingga dalam hal ini beliau menjadi wakil bagi Persaudaraan Setia Hati Terate untuk bertanggungjawab akan hak tersebut.

2. Mas Issoebiantoro menjadi Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate adalah hasil Parapatan Luhur 2017 yang lahir dan dikehendaki oleh mayoritas cabang yg dulu hadir sebagai peserta Parapatan Luhur 2016. Karena itulah Parapatan Luhur 2017 adalah hasil final, terakhir dan mengikat seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate.

3. Nama inilah (mas Issoebiantoro) yang dikehendaki oleh pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate dan disaksikan oleh para ketua cabang seluruh Jawa Timur yang kebetulan saat itu juga hadir berkaitan dengan pelaksanaan Rakorwil Jawa Timur di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate jalan Merak 10 Madiun. Dan di dalam akta pengalihan itu juga tetap disampaikan bahwa hak-hak itu “dimiliki” dan digunakan bagi seluas-luasnya kepentingan Persaudaraan Setia Hati Terate. Dari mas Issoebiantoro ini kemudian diturunkan lisensi penggunaannya kepada mas Murdjoko, yang kemudian diturunkan pula kuasa penggunaan kepada para ketua cabang PSHT.

Semua proses pengalihan hak tersebut sudah sesuai proses administrasi negara yang berlaku sebagaimana surat penjelasan dari Kemenkumham RI Nomor HKI.04-UM.01.01-138 tanggal 16 April 2019. Dan bila saat ini ada seseorang mendaftarkan badan hukum dengan nama Persaudaraan Setia Hati Terate, maka tidaklah serta merta memiliki hak-hak yang telah ada sebelumnya.

Hak merk sudah ada sejak tahun 2006, sementara badan hukum baru ada tahun 2019. Hal ini sama halnya, jika saat itu 2015 dik Bagus tidak mendaftarkan badan hukum PSHT, maka nama PSHT itu bisa saja didaftarkan oleh orang lain; misal Imam Kuskartono, Bagyo TA, dan Zakaria, Paijo, Suto, Noyo, Dadap, Waru dll. Dik Bagus saat itu ditunjuk oleh mas Arif Suryono karena kebetulan nama yg tertulis di sertifikat pemegang hak merk adalah mas Tarmadji, ayah beliau sehingga mempermudah pendaftaran badan hukum.

Yuk bagikan!

About Humas PSHT Pusat Madiun

Humas PSHT Pusat Madiun Kepengurusan 2016 - 2021